Pelaku Korupsi Harus Dihukum Berat, Prabowo Subianto Sebut Berantas Korupsi Perlu Perbaikan Birokrasi

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 10 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

ON24JAM.COM – Calon presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaku tindak korupsi harus dihukum seberat-beratnya.

“Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi.”

“Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya,” tegas Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik.

Padahal, untuk mengabdi kepada masyarakat menurut Prabowo Subianto tidak harus seperti itu.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Ungkap Sejumlah Rencana Kebijakan dalam Program ‘Best Results Fast 2024 – 2029’

“Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti.”

“Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?,” ungkap Prabowo Subianto.

“Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi,” sambung Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto kemudian mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana.

Baca Juga:

Bank Dunia yang Sebut Sebanyak 60,3 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin, Ini Tanggapan BPS

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Usulkan Rebranding, Pramono Anung Ingin agar Bank DKI Dikelola oleh Orang-orang yang Profesional

CEO Persebaya Azrul Ananda Temui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Usai Gowes Surabaya – Jakarta

Untuk membantu pencalonan seseorang sebagai Bupati, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ‘hutang budi’.

“Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu,” jelas Prabowo Subianto.

Untuk itu, Prabowo Subianto berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut

Karena menurutnya sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato politiknya di acara “Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024”.

Kegiatan digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 9 September 2023.

“Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo Subianto.***

Berita Terkait

Ijazah Jokowi Dipertanyakan, Paiman Raharjo Disorot karena WA Intimidatif
Haji Isam Bantah Keterlibatan Dirinya dalam Pencalonan Mentan Amran Sulaiman sebagai Ketum PPP
Terkait Tuntutan Unjuk Rasa Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Presiden Prabowo Subianto Beri Tanggapan
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih
Soal Kbar Sri Sultan Menjadi Mediator Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Budi Arie Setiadi Beri Tanggapan
Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani, Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 09:04 WIB

Ijazah Jokowi Dipertanyakan, Paiman Raharjo Disorot karena WA Intimidatif

Kamis, 29 Mei 2025 - 19:48 WIB

Haji Isam Bantah Keterlibatan Dirinya dalam Pencalonan Mentan Amran Sulaiman sebagai Ketum PPP

Rabu, 19 Februari 2025 - 13:22 WIB

Terkait Tuntutan Unjuk Rasa Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Presiden Prabowo Subianto Beri Tanggapan

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih

Berita Terbaru