Pelaku Korupsi Harus Dihukum Berat, Prabowo Subianto Sebut Berantas Korupsi Perlu Perbaikan Birokrasi

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 10 September 2023 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

ON24JAM.COM – Calon presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaku tindak korupsi harus dihukum seberat-beratnya.

“Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi.”

“Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya,” tegas Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik.

Padahal, untuk mengabdi kepada masyarakat menurut Prabowo Subianto tidak harus seperti itu.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Ungkap Sejumlah Rencana Kebijakan dalam Program ‘Best Results Fast 2024 – 2029’

“Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti.”

“Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?,” ungkap Prabowo Subianto.

“Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi,” sambung Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto kemudian mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana.

Untuk membantu pencalonan seseorang sebagai Bupati, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ‘hutang budi’.

“Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu,” jelas Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Di Rumahnya Tak Ada Nasi, Siswa SD di Gorontalo Simpan Makanan Gratis untuk Ibu Jadi Viral di Medsos

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Diduga Disiksa, Polisi Dalami Temuan Mayat Bocah Laki-laki Berumur Sekitar 4-5 Tahun di Bekasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan KPK karena Ada Kegiatan yang Tak Bisa Ditnggalkan

Untuk itu, Prabowo Subianto berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut

Karena menurutnya sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato politiknya di acara “Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024”.

Kegiatan digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 9 September 2023.

“Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo Subianto.***

Berita Terkait

Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani, Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Ditunggu Hari Senin Pagi, Begini Respons KPK Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Hadiri Pemeriksaan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan KPK karena Ada Kegiatan yang Tak Bisa Ditnggalkan
Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Bertemu dengan Ketua Partai Politik Pendukung Pemerintah, Prabowo: Seminggu Sekali Pasti Ketemu
Lakukan Pencekalan Mantan Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, PDIP Persoalkan Tindakan KPK
PDIP Sampaikan Kritik Tajam Terkait Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 16 Desember 2024 - 14:35 WIB

Kelompok Bersenjata Asal Lebanon Hizbullah Secars Resmi Akui Kehilangan Jalur Pasokan Melalui Suriah

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:00 WIB

Kemenlu Tiongkok Merespons Pertanyaan Terkait Kontak Pemerintahnya dengan Bashar al-Assad

Senin, 9 Desember 2024 - 17:57 WIB

Presiden Suriah Bashar al-Assaddan dan Anggota Keluarganya Dikabarkan Telah Tiba di Moskow

Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs

Senin, 15 April 2024 - 15:11 WIB

Sìap Hadapi Serangan Iran, Netanyahu: Siapa pun yang Bahayakan Kita, Kita akan Bahayakan Mereka

Berita Terbaru