KPK Sebut Substansi Helmut Hermawan Sebagai Tersangka Suap Tak Gugur Meskipun Menang di PN Jaksel

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 28 Februari 2024 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Ekspres.news/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Ekspres.news/M Rifai Azhari)

JAKARTAON24JAM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait praperadilan Dirut PT CLM, Helmut Hermawan dikabulkan Hakim PN Jakarta Selatan.

KPK menghargai putusan praperadilan tersebut, menurutnya apa yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami hargai, sekalipun kami sangat yakin dengan apa yang KPK tangani pada penyidikan perkara tersebut.”

“Dilakukan dengan sangat patuh pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku khusus bagi KPK,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/2/2024).

Ali menjelaskan, meski status tersangka Helmut gugur, namun substansi Helmut sebagai tersangka suap tidak akan gugur.

“Substansi materi perkara tentu tidak gugur, sehingga nanti kami analisis lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum berikutnya,” ujar Ali.

Baca artikel lainnya di sini : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Terima Penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi

Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun mengabulkan gugatan praperadilan Direktur PT CLM Helmut Hermawan kepada KPK.

Dengan demikian, status tersangka Helmut dinyatakan gugur dalam kasus dugaan suap kepada eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Lihat juga konten video, di sini: Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menjadi Jenderal TNI

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pid. Prap/2024/PN.JKT.SEL ini dilayangkan lantaran Helmut tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Ia diduga memberikan suap terhadap Eddy Hiraej.

Baca Juga:

Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Bukan untuk Ambil Alih Kewenangan Pemerintahan Daerah

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Salah Satunya Kaesang Pangarep, PSI Ungkap Alasan Ajukan 2 Nama Kader untuk Calon Gubernur DKI Jakarta

Bakamla dan Tim SAR Gabungan Terus Cari ABK Kapal Alistya Utama yang Terjatuh di Kei Besar, Maluku Tenggara

“Mengadili, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 1 huruf a. Atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999,” ucap Hakim Tumpanuli Marbun dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

“Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai hukum mengikat,” ujarnya.

Hakim berpandangan, KPK belum memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah dalam menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka.

Apalagi, KPK menjadikan Helmut sebagai tersangka dilanjutkan dengan pencarian alat bukti.

Tindakan KPK dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang KPK itu sendiri.

“Berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Dalam gugatannya, Helmut memohon, KPK telah melanggar prosedur KUHAP dalam proses penyidikan.

Helmut menyatakan, setidaknya ada tiga alasan permohonan praperadilan ini diajukan ke PN Jakarta Selatan.***

Artikel di atas juga sudah diterbitkan media nasional Ekspres.news

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Haiindonesia.com dan Bintangnews.com

Berita Terkait

Presiden Jokowi Bagi-bagi Sembako, Saksikan Penyerahan Bantuan untuk Warga di Halaman Istana Bogor
MK Panggil Menteri Muhajir, Airlangga, Sri Mulyani, dan Risma dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024
Bakamla dan Tim SAR Gabungan Terus Cari ABK Kapal Alistya Utama yang Terjatuh di Kei Besar, Maluku Tenggara
Momen Akrab Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Acara Buka Puasa Bersama di Istana Negara
Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya
Prabowo Subianto Jadi Presiden Terpilih, Imam Besar Istiqlal Ucapkan Selamat dan Sampaikan Harapannya
PM Israel Benjamin Netanyahu Diminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar Tak Serang Rafah
Dewan Aglomerasi akan Ditunjuk oleh Presiden untuk Permudah Pemerintah Atasi Masalah Perkotaan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 10:53 WIB

Presiden Jokowi Bagi-bagi Sembako, Saksikan Penyerahan Bantuan untuk Warga di Halaman Istana Bogor

Minggu, 31 Maret 2024 - 08:07 WIB

Bakamla dan Tim SAR Gabungan Terus Cari ABK Kapal Alistya Utama yang Terjatuh di Kei Besar, Maluku Tenggara

Sabtu, 30 Maret 2024 - 17:02 WIB

Momen Akrab Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Acara Buka Puasa Bersama di Istana Negara

Selasa, 26 Maret 2024 - 08:44 WIB

Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Suara Soal Kemungkinan Rival Pilpres Masuk Kabinetnya

Kamis, 21 Maret 2024 - 16:22 WIB

Prabowo Subianto Jadi Presiden Terpilih, Imam Besar Istiqlal Ucapkan Selamat dan Sampaikan Harapannya

Rabu, 20 Maret 2024 - 15:48 WIB

PM Israel Benjamin Netanyahu Diminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar Tak Serang Rafah

Selasa, 19 Maret 2024 - 13:39 WIB

Dewan Aglomerasi akan Ditunjuk oleh Presiden untuk Permudah Pemerintah Atasi Masalah Perkotaan

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:55 WIB

Rumah Warga di Kabupaten Ngawi Tertimpa Longsor Batu Sebesar ‘Pos Kamling’ Saat Ditinggal Buka Bersama

Berita Terbaru